Peran Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai Sarana Partisipasi Masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
DOI:
https://doi.org/10.31004/irje.v5i6.3963Keywords:
Instrumen Pemerintah, Forum Konsultasi Publik, PermenPAN RB 16/2017.Abstract
Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan instrumen tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat yang bertujuan memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran FKP sebagai sarana partisipasi masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk serta mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan forum telah sesuai dengan prinsip konsultasi publik berdasarkan PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi melalui pengumpulan dokumen resmi pemerintah, media elektronik, dan sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKP telah berfungsi sebagai ruang dialog formal antara pemerintah dan masyarakat, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal dalam aspek pemerataan partisipasi, efektivitas komunikasi substantif, serta tindak lanjut rekomendasi kebijakan. Hambatan teknis, struktural, dan kapasitas menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas komunikasi dua arah dalam forum tersebut. Dengan demikian, diperlukan perbaikan strategi pelaksanaan, penguatan partisipasi kelompok rentan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
References
Agustina, I., & Harijanto, D. (2022). Determinan Perilaku Proaktif Pegawai Ditinjau Dari Persepsi Dukungan Organisasi, Keadilan Distributif Serta Keadilan Prosedural. JPRO, 3(1), 102–120.
Aisah, N., & Wahyuni, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Di Kampung Rawa Mekar Jaya. Share Social Work Journal, 10(1), 73–82.
Basto, I., & Anirwan. (2023). PELAYANAN PUBLIK ERA DIGITAL : STUDI LITERATUR. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(1), 23–31.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
Darin, Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS, 15(1), 11–21.
Dunan, A. (2020). Komunikasi Pemerintah di Era Digital : Hubungan Masyarakat dan Demokrasi Government. Jurnal Pekommas, 5(1), 73–82. https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050108
Fakhira, R., & Salam, R. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNNAN (MUSREMBANG) DI KELURAHAN SAWAH KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN. PENTAHELIX: Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 143–154.
Iswari, F., Alri, Y., & Mira. (2020). Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018. 3(2), 213–231.
javatimesonline. (2025). Pemkab Nganjuk Gelar FKP Untuk Tingkatkan Standar Pelayanan. Javatimesonline.Com. https://www.javatimesonline.com/2025/09/pemkab-nganjuk-gelar-fkp-untuk.html
Laporan Forum Konsultasi Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
Laporan Forum Konsultasi Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
Muhamnu, A. H., Septiani, D. T., Putri, F. D. S., Indriana, H., & Shohibuddin, M. (2024). Pendekatan Partisipasif dalam Program Sosialisasi Lingkungan (Bank Sampah, Zero Waste, Eco Enzyme, Ecobrik). E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 15(2), 279–285.
Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., Vabiani, D. P., Pascasarjana, S., & Widyatama, U. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis, 10(1), 51–61.
Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). EFEKTIVITAS SOSIALISASI SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM SOSIAL: TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR. Share Social Work Journal, 15(1), 35–47.
Rachmat, Sutrisno, E., & Silitonga, M. S. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (PermenPANRB nomor 16 tahun 2017). 5(2), 1–10.
Rere, Y. D., & Retnani, E. D. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SURABAYA. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 7(9), 1–16.
Ritonga, P. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS : PERAN AUDIT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN STAKEHOLDER. Equilibrium, 13(2), 323–336.
Sitorus, Y. L. M., & Yanthy, N. O. (2022). KONSULTASI PUBLIK DAN FOCUS GROUP DISCUSSION PADA KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA. 3(2), 39–43.
Syafi’i, A., Hakim, A. R., & Brawijaya, A. (2023). STRATEGI INOVATIF MANAJEMEN DAN BISNIS DIGITAL: ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI TERKINI TERHADAP KEBERLANJUTAN DAN KINERJA ORGANISASI. VISIONIDA Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 9(2), 191–198.
Wahyunengseh, R. D. (2018). Forum Konsultasi Publik : Aktivis Masyarakat Sipil atau Klient Penguasa Community Consultations: Active Citizenship or Clientelism? 12(2), 32–42.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Khalimatul Maisaroh, Rizky Nurhidayat Perdana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
