Kepastian Hukum atas Sengketa Lahan Yayasan dalam Putusan Kasasi Vihara Amurva Bhumi
DOI:
https://doi.org/10.31004/irje.v5i6.3739Keywords:
Yayasan Vihara Amurva Bhumi, Sengketa Tanah, Hak Guna Bangunan (HGB), PT Danataru Jaya, Putusan Kasasi Mahkamah AgungAbstract
Jurnal ini membahas sengketa tanah antara Yayasan Vihara Amurva Bhumi dan PT Danataru Jaya terkait akses jalan menuju tempat ibadah Vihara. PT Danataru Jaya mengklaim bahwa akses jalan tersebut merupakan bagian dari tanah yang tercantum dalam HGB No. 298/Desa Karet Semanggi yang diterbitkan BPN Jakarta Selatan pada tahun 1998. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan PT Danataru Jaya, dan putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan ini dinilai merugikan Yayasan karena berpotensi menghambat akses umat dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Atas dasar itu, Yayasan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Yayasan, membatalkan putusan sebelumnya dari PN dan PT, serta menegaskan bahwa akses jalan menuju Vihara memiliki fungsi penting sebagai penunjang aktivitas keagamaan sehingga patut mendapat perlindungan hukum.
References
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025, Januari 28). Dirjen Bimas Buddha menyambut baik putusan MA, terkait Yayasan Vihara Amurva Bhumi. https://bimasbuddha.kemenag.go.id
Erik, P. P. (2023, Juli 21). Wihara Amurva Bhumi, Kelenteng satu abad di Jakarta yang terancam. Diakses 9 November 2025, dari https://news.republika.co.id/berita/ry4arr484/wihara-amurva-bhumi-kelenteng-satu-abad-di-jakarta-yang-terancam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 4010 K/Pdt/2024.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 751/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 929/PDT/2023/PT DKI.
RRI. (2025, Januari 27). Ketum Dharmapala apresiasi putusan kasasi sengketa Vihara Amurva Bhumi. RRI. Diakses 14 November 2025, dari https://rri.co.id/daerah/1283870/ketum-dharmapala-apresiasi-putusan-kasasi-sengketa-vihara-amurva-bhumi
SIP Law Firm. (2024). Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata: Definisi, unsur, dan ganti rugi. Diakses 11 November 2025, dari https://simpellawfirm.com
Sjahdeini, S. R. (2018). Hukum perusahaan di Indonesia. Pustaka Utama.
SinPo.id. (2023, Mei 23). PN Jaksel putuskan perkara sengketa tanah Vihara Amurva Bhumi. Diakses 14 November 2025, dari https://sinpo.id/detail/52027/pn-jaksel-putuskan-perkara-sengketa-tanah-vihara-amurva-bhumi
SinPo.id. (2025, Januari 27). Kado Imlek terindah: Yayasan Vihara Amurva Bhumi menang kasasi atas sengketa lahan. Diakses 14 November 2025, dari https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/27/kado-imlek-terindah-yayasan-vihara-amurva-bhumi-menang-kasasi-atas-sengketa-lahan
Subekti, R. (2019). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Larasati Rahmadhani, Angelina Dewi Permatasari, Saringah Gunati, Nabila Khairunisa, Dwi Desi Yayi Tarina

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.









