Kepastian Hukum atas Sengketa Lahan Yayasan dalam Putusan Kasasi Vihara Amurva Bhumi

Authors

  • Larasati Rahmadhani Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
  • Angelina Dewi Permatasari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
  • Saringah Gunati Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
  • Nabila Khairunisa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
  • Dwi Desi Yayi Tarina Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31004/irje.v5i6.3739

Keywords:

Yayasan Vihara Amurva Bhumi, Sengketa Tanah, Hak Guna Bangunan (HGB), PT Danataru Jaya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Abstract

Jurnal ini membahas sengketa tanah antara Yayasan Vihara Amurva Bhumi dan PT Danataru Jaya terkait akses jalan menuju tempat ibadah Vihara. PT Danataru Jaya mengklaim bahwa akses jalan tersebut merupakan bagian dari tanah yang tercantum dalam HGB No. 298/Desa Karet Semanggi yang diterbitkan BPN Jakarta Selatan pada tahun 1998. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan PT Danataru Jaya, dan putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan ini dinilai merugikan Yayasan karena berpotensi menghambat akses umat dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Atas dasar itu, Yayasan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Yayasan, membatalkan putusan sebelumnya dari PN dan PT, serta menegaskan bahwa akses jalan menuju Vihara memiliki fungsi penting sebagai penunjang aktivitas keagamaan sehingga patut mendapat perlindungan hukum.

References

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025, Januari 28). Dirjen Bimas Buddha menyambut baik putusan MA, terkait Yayasan Vihara Amurva Bhumi. https://bimasbuddha.kemenag.go.id

Erik, P. P. (2023, Juli 21). Wihara Amurva Bhumi, Kelenteng satu abad di Jakarta yang terancam. Diakses 9 November 2025, dari https://news.republika.co.id/berita/ry4arr484/wihara-amurva-bhumi-kelenteng-satu-abad-di-jakarta-yang-terancam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4010 K/Pdt/2024.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 751/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 929/PDT/2023/PT DKI.

RRI. (2025, Januari 27). Ketum Dharmapala apresiasi putusan kasasi sengketa Vihara Amurva Bhumi. RRI. Diakses 14 November 2025, dari https://rri.co.id/daerah/1283870/ketum-dharmapala-apresiasi-putusan-kasasi-sengketa-vihara-amurva-bhumi

SIP Law Firm. (2024). Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata: Definisi, unsur, dan ganti rugi. Diakses 11 November 2025, dari https://simpellawfirm.com

Sjahdeini, S. R. (2018). Hukum perusahaan di Indonesia. Pustaka Utama.

SinPo.id. (2023, Mei 23). PN Jaksel putuskan perkara sengketa tanah Vihara Amurva Bhumi. Diakses 14 November 2025, dari https://sinpo.id/detail/52027/pn-jaksel-putuskan-perkara-sengketa-tanah-vihara-amurva-bhumi

SinPo.id. (2025, Januari 27). Kado Imlek terindah: Yayasan Vihara Amurva Bhumi menang kasasi atas sengketa lahan. Diakses 14 November 2025, dari https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/27/kado-imlek-terindah-yayasan-vihara-amurva-bhumi-menang-kasasi-atas-sengketa-lahan

Subekti, R. (2019). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.

Downloads

Published

2025-11-21

How to Cite

Rahmadhani, L. ., Permatasari, A. D. ., Gunati, S. ., Khairunisa, N. ., & Tarina, D. D. Y. . (2025). Kepastian Hukum atas Sengketa Lahan Yayasan dalam Putusan Kasasi Vihara Amurva Bhumi. Indonesian Research Journal on Education, 5(6), 897 –. https://doi.org/10.31004/irje.v5i6.3739

Issue

Section

Articles