Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor dan Ekspor di Indonesia

Abstract

Perdagangan internasional merupakan salah satu alternatif untuk mencapai suatu perkembangan perekonomian. Namun, para pelaku perdagangan internasional untuk mengurangi beban pajak dan menghindari administrasi yang berbelit-belit tidak jarang melakukan tindakan-tindakan illegal berupa pelanggaran dalam kepabeanan, salah satunya penyelundupan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Dan Ekspor Di Indonesia.  Pengaturan mengenai  sanksi  pidana  terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia diatur dalam, ketentuan Pasal 102, Pasal 102 B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A, Pasal  104,  Pasal  105,  Pasal  108  dan  Pasal  109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Rumusan sanksi pidana tersebut pada dasarnya merupakan  sanksi  pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifatkumulatif.  Formulasi  penerapan  sanksi pidana   yang   cukup   berat,   yaitu   penerapan sanksi  pidana  penjara  di  satu  sisi  dan  sekaligus sanksi pidana denda (gabungan). Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan terdapat beberapa bentuk yaitu: tanggung  jawab perorangan,  Pejabat  Bea dan   Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan  Jasa  Kepabeanan  (PPJK)  dan  Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan oleh korporasi berdasarkan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. yang dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya perorangan (pengurus perusahaan) tetapi juga terhadap perusahaannya pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.